IKaeN.id, TANJUNG SELOR – Rapat koordinasi nasional (Rakornas) unsur kepala daerah di seluruh Indonesia membahas kasus keracunan makanan dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta percepatan penuntasan tuberkulosis (TBC), Senin (29/9/2025).
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan diikuti secara daring oleh Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md, bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.
Turut hadir dalam rakor tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil BGN Nanik S. Deyang, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Program MBG memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). Ia juga meminta peran aktif Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dalam mengawasi serta mendukung program tersebut.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Wabup Bulungan Kilat, A.Md menyatakan bahwa Pemkab Bulungan siap melaksanakan arahan pemerintah pusat.
“Untuk semua dapur yang bermasalah dan menimbulkan keracunan akan kami hentikan sementara. Kami juga segera membentuk tim percepatan penuntasan TBC sesuai instruksi pemerintah,” tegas Kilat.
Ia menambahkan, pihaknya masih menunggu hasil identifikasi terkait kejadian luar biasa (KLB) sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Masalah dapur MBG yang dihentikan sementara, kami masih menunggu hasil identifikasi KLB. Setelah itu akan diputuskan kapan pencabutan penghentian bisa dilakukan. Perkembangan akan kami sampaikan secepatnya,” jelasnya.
Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan bahwa keselamatan anak merupakan prioritas utama pemerintah.
“Atas petunjuk Presiden, keselamatan adalah prioritas utama. Insiden keracunan bukan sekadar angka, tetapi menyangkut masa depan generasi penerus bangsa,” ungkap Zulhas.
Ia menegaskan, rakor menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya penutupan sementara dapur SPPG yang bermasalah untuk dievaluasi dan diinvestigasi, kewajiban sterilisasi alat makan, perbaikan sistem sanitasi, serta keharusan memiliki SLHS.
“Selain itu, kami meminta puskesmas dan UKS di seluruh Tanah Air untuk lebih aktif dalam mendukung pengawasan SPPG secara berkala,” pungkas Zulhas.
Dengan adanya rakor ini, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah diharapkan mampu memperbaiki tata kelola Program MBG sekaligus mempercepat penanganan TBC, demi keselamatan dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak. (DKIP/adv)
