IKaeN.id, TANJUNG SELOR – Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Borneo Tarakan (UBT) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menggelar presentasi laporan akhir kajian teknis studi kelayakan pemekaran kelurahan dan desa di Ruang Benuanta Lantai 2 kantor BKPSDM Bulungan di Jl Agathis, Tanjung Selor, Rabu (3/6/2026).
Hasil kajian menunjukkan, Kelurahan Tanjung Selor Hilir dan Tanjung Selor Timur, memiliki potensi untuk dimekarkan karena telah memenuhi sejumlah persyaratan dasar yang ditetapkan pemerintah.
Rektor UBT, Prof. Yahya Ahmad Zein menerangkan kajian dilakukan dengan melihat berbagai aspek mulai dari jumlah penduduk, luas wilayah, hingga kemampuan keuangan daerah.
Berdasarkan hasil kajian, Kelurahan Tanjung Selor Hilir direkomendasikan menjadi 3 kelurahan, sementara Kelurahan Tanjung Selor Timur menjadi 2 kelurahan. Dilanjutkan, rekomendasi tersebut tidak hanya didasarkan pada jumlah penduduk dan luas wilayah, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan daerah dalam membiayai operasional pemerintahan setelah pemekaran dilakukan.
“Setelah menghitung kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan pelayanan masyarakat, maka yang paling ideal saat ini adalah pemekaran menjadi 5 kelurahan,” ungkapnya.
Disebutkan, keberadaan kelurahan baru nantinya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat karena akses pelayanan pemerintahan menjadi lebih dekat dan cepat.
Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si., dalam kesempatan sama menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas hasil kajian UBT.
“Ini masih dalam tahap kajian yang dilakukan bersama Universitas Borneo Tarakan. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan langkah berikutnya,” ujar Bupati.
Menurutnya jika pemekaran terealisasi maka akan ada penyesuaian administrasi kependudukan sesuai wilayah baru yang dibentuk. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena perubahan tersebut lebih bersifat administratif.
“Yang akan dilakukan adalah penataan administrasi sesuai wilayah kelurahan yang baru. Tujuan utamanya agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan lebih dekat,” katanya. (DKIP/AF)
