IKaeN.id, TARAKAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Syamsuddin Arfah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara harus lebih selektif dalam menentukan program pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.
“Pelaksanaan kegiatan kita arahkan pada program yang benar-benar menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, saat menggelar reses bersama masyarakat di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026).
Syamsuddin menjelaskan, kondisi fiskal yang terbatas mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian terhadap berbagai usulan pembangunan dari masyarakat.
Bahkan, kata dia, terdapat arahan agar pemerintah provinsi memprioritaskan kegiatan sesuai kewenangannya, sehingga penggunaan anggaran tidak melebar ke program yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota.
“Karena anggarannya terbatas, maka hanya bisa dilakukan yang merupakan kewenangan provinsi. Kewenangan provinsi di Tarakan itu apa saja, maka itu yang bisa dijalankan oleh pemerintah provinsi maupun DPRD,” jelasnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Tarakan ini mengatakan, kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu dipahami masyarakat ketika menyampaikan usulan pembangunan.
Dia mengakui, tidak semua kebutuhan masyarakat di daerah dapat langsung diakomodasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi. Karena itu, jelas dia, setiap usulan perlu dilihat berdasarkan pembagian kewenangan pemerintahan serta ketersediaan anggaran.
Meski demikian, lanjutnya menegaskan, DPRD tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui kegiatan reses. Aspirasi tersebut akan dihimpun dan diperjuangkan sepanjang dapat diselaraskan dengan program serta kewenangan Pemprov Kaltara.
“Saya berharap masyarakat dapat memahami mekanisme tersebut sehingga usulan pembangunan dapat diarahkan kepada instansi pemerintah yang tepat,” ujarnya. (adv)




