IKaeN.id, TARAKAN – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Syamsuddin Arfah, memanfaatkan kegiatan reses untuk menyerap masukan masyarakat terkait berbagai persoalan sosial dan rencana pembentukan peraturan daerah (perda).
Kegiatan reses tersebut digelar di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026), dan dihadiri sejumlah ketua RT, tokoh masyarakat, serta warga.
Anggota DPRD Kaltara dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tarakan itu mengatakan, selain membahas persoalan pembangunan dan kondisi keuangan daerah, pertemuan tersebut juga menjadi ruang diskusi mengenai sejumlah regulasi yang telah maupun akan dibahas DPRD Kaltara.
“Dalam reses ini kami membahas perda-perda yang sudah kita jalankan dan perda-perda yang rencananya akan kita bahas atau akan kita pansuskan (panitia khusus),” ujar Syamsuddin Arfah.
Menurutnya, masukan dari masyarakat diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai persoalan yang berkembang di lingkungan sosial dan salah satu perhatian yang disampaikan dalam diskusi tersebut, kata dia, adalah pentingnya penguatan pengawasan dan pendidikan moral bagi generasi muda.
“Setiap rencana pembentukan perda harus melalui proses dan tahapan yang sesuai, termasuk penyusunan kajian akademik,” katanya.
Untuk rencana regulasi yang akan dibahas, lanjut dia, DPRD Kaltara juga merencanakan kerja sama dengan kalangan akademisi, termasuk Universitas Borneo Tarakan.
“Kajian akademisnya nanti kita kerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan. Setelah itu, baru kita lanjutkan dalam proses pembahasan perda,” kata Syamsuddin Arfah.
Dia berharap kegiatan reses dapat terus menjadi sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dan wakil rakyat. Dengan begitu, kata dia, berbagai persoalan dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD Kaltara. (adv)





