IKaeN.id, TARAKAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Syamsuddin Arfah dalam kegiatan reses bersama warga Tarakan di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Minggu (15/11/2026), menegaskan ketepatan data kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian.
Hal itu ia tegaskan atas penyampaian keluhan oleh sejumlah warga terkait data kelompok kesejahteraan atau desil 1-4 yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.
Persoalan tersebut dinilai penting karena data kesejahteraan memiliki keterkaitan dengan berbagai program pemerintah yang menyasar masyarakat, mulai dari bantuan sosial, pendidikan hingga layanan jaminan kesehatan.
Selain persoalan ketepatan data, warga juga menyoroti birokrasi pelayanan sosial yang dinilai masih cukup rumit dan berpotensi menyulitkan masyarakat dalam mengakses program pemerintah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Syamsuddin Arfah mengatakan persoalan data desil akan menjadi salah satu hal yang ditindaklanjuti bersama instansi terkait.
“Kalau untuk keterkaitan data desil tadi, nanti Dinas Sosial, BPJS dan perangkat daerah terkait juga akan kita undang,” ujar Syamsuddin.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Tarakan itu menilai persoalan data tidak bisa dipandang sebagai masalah administrasi semata. Ketepatan data akan menentukan apakah masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses terhadap program pemerintah.
Menurutnya, perlu ada koordinasi dan pembahasan bersama untuk melihat keterkaitan data kesejahteraan dengan berbagai program yang dijalankan pemerintah.
“Karena irisannya nanti ke beasiswa, BPJS Kesehatan dan program lainnya. Ini yang harus kita dudukkan bersama supaya persoalan ini bisa selesai,” katanya.
Syamsuddin mengatakan DPRD Kaltara akan menjadikan keluhan masyarakat tersebut sebagai bahan untuk melakukan komunikasi dengan instansi yang memiliki kewenangan.
Dia berharap pertemuan lanjutan dapat memperjelas persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus mencari langkah penyelesaian agar program bantuan dan pelayanan sosial dapat berjalan lebih tepat sasaran.
“Yang kita harapkan, masyarakat yang memang membutuhkan jangan sampai kesulitan mendapatkan akses hanya karena persoalan data. Ini yang perlu kita cari solusinya bersama,” pungkasnya. (adv)





