IKaeN.id, BULUNGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mengambil langkah strategis dalam tata kelola keuangan dengan meluncurkan aplikasi Si Rindu Smart (Sistem Rekonsiliasi Terpadu, Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Berbatas Waktu).
Inovasi berbasis digital yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diluncurkan di Kantor Bupati Bulungan, Senin (11/8/2025) dan dihadiri Bupati Syarwani, S.Pd., M.Si., Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Muhammad, serta Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah BKAD Kabupaten Bulungan Iman Suharna, selaku inisiator aplikasi Aksi Perubahan.
Juga dihadiri perwakilan dari KP2KP, KPP Pratama Tanjung Redeb, dan pimpinan Bankaltimtara Tanjung Selor, sebagai wujud kolaborasi lintas lembaga yang krusial dalam pembangunan aplikasi ini.
Saat peluncuran, Bupati Bulungan, Syarwani menyambut baik inovasi ini dan menekankan pentingnya kata “rekonsiliasi” sebagai inti dari aplikasi.
“Poinnya adalah rekonsiliasi. Tidak akan ada data valid yang tersaji dalam aplikasi ini jika tidak ada rekonsiliasi yang baik. Data yang diunggah harus data yang sudah bersih (clean and clear), yang sudah dirilis dari pihak-pihak terkait seperti perbankan dan perpajakan,” ujar Syarwani.
Bupati juga mengingatkan seluruh jajaran BKAD memastikan bahwa data yang disajikan Bulungan Si Rindu Smart betul-betul valid dan sudah melalui proses rekonsiliasi yang ketat.
“Jangan sampai ada data yang berbeda, misalnya antara data pajak PBB dengan data yang ada di sistem, karena itu berarti data belum rekon. Prinsip-prinsip SMART yang kita bangun dalam aplikasi ini harus betul-betul dijaga,” pesannya.
Sementara itu, Kepala BKAD Kabupaten Bulungan, Muhammad, menegaskan bahwa aplikasi ini adalah jawaban atas tuntutan tata kelola keuangan yang lebih baik. Bulungan Si Rindu Smart hadir sebagai solusi terpadu untuk menyederhanakan dan mempercepat proses rekonsiliasi data keuangan.
“Aplikasi ini dirancang berdasarkan prinsip SMART (Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Berbatas Waktu) untuk meminimalkan kesalahan dan menyediakan data yang akurat secara real-time,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Iman Suharna, Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah BKAD, selaku pemilik Aksi Perubahan menjelaskan secara teknis bagaimana Bulungan Si Rindu Smart bekerja.
“Aplikasi ini memiliki dua fitur utama. Pertama, fitur rekonsiliasi kas daerah yang mengintegrasikan data dari Bankaltimtara. Proses yang sebelumnya manual dan memakan waktu panjang, kini dilakukan secara otomatis oleh sistem, memastikan ketepatan waktu pelaporan,” jelas Iman.
Fitur kedua yang menjadi andalan adalah rekonsiliasi Pajak Pemerintah Pusat. “BKAD berkolaborasi dengan KPP Pratama untuk menyederhanakan rekonsiliasi pajak pusat, yang datanya sangat banyak dan sering menimbulkan perbedaan angka saat perhitungan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan Bulungan Si Rindu Smart, masalah ini bisa teratasi,” ungkapnya.
Aplikasi ini, lanjut Iman Suharna, juga membantu OPD dalam penatausahaan dana transfer dari Pemerintah Pusat.
“Mengingat sekitar 80 persen komposisi APBD Bulungan berasal dari dana transfer, ketepatan waktu pelaporan sangat penting. Kami yakin, Bulungan Si Rindu Smart dapat mempercepat proses pelaporan ini,” imbuh Iman.
Secara teknis, Bulungan Si Rindu Smart bekerja dengan sistem integrasi data berbasis ekspor. Data perbankan dan data dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) diekspor ke dalam sistem Bulungan Si Rindu Smart, kemudian sistem akan menguji dan memvalidasi data secara otomatis, menghilangkan perhitungan manual yang rentan kesalahan.
Meskipun demikian, Iman mengakui adanya kendala teknis dalam integrasi langsung dengan sistem perpajakan Nasional (Coretax) yang membuat mereka harus mengembangkan solusi mandiri melalui Bulungan Si Rindu Smart.
Peluncuran Bulungan Si Rindu Smart menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Bulungan mewujudkan tata kelola keuangan yang modern, efisien, dan akuntabel, serta menjadi bagian dari transformasi digital yang sedang gencar dilakukan di lingkungan pemerintahan. (adv/AF)
