IKaeN.id, TANJUNG SELOR – Menandai langkah strategis dalam modernisasi sistem pengawasan lalu lintas berbasis teknologi, Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara), Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., didampingi Wakapolda Kaltara, Brigjen Pol. Soeseno Noerhandoko, S.I.K., dan Pejabat Utama (PJU) Polda Kaltara meresmikan Gedung Regional Traffic Management Centre (RTMC) Polda Kaltara, Kamis (18/9/2025).
Gedung RTMC Polda Kaltara dibangun sebagai pusat kendali lalu lintas regional yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan pelanggaran lalu lintas secara real-time, menyediakan data dan analisis lalu lintas sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih akurat, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, khususnya melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
Selain itu, juga meminimalisir interaksi langsung antara petugas dan pelanggar guna mencegah potensi pungli dan menjadi pusat edukasi dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, AKBP Muhammad Saleh, S.I.K., selaku Kasubdit Regident Ditlantas Polda Kaltara, memaparkan mekanisme kerja RTMC yang terintegrasi dengan sistem ETLE. Sistem ini memungkinkan penindakan pelanggaran lalu lintas secara elektronik melalui tahapan:
1. Capture Camera: Kamera ETLE menangkap pelanggaran lalu lintas secara otomatis.
2. Back Office Processing: Data dianalisis dan diverifikasi oleh petugas.
3. Pengiriman Surat Konfirmasi: Surat dikirim kepada pemilik kendaraan.
4. Konfirmasi Online: Pelanggar melakukan konfirmasi melalui situs https://konfirmasi-etle.polri.go.id.
5. Pembayaran Denda: Kode BRIVA muncul untuk pembayaran. Jika tidak dibayar, STNK akan diblokir.
Kapolda Kaltara menyampaikan apresiasi atas peresmian RTMC sebagai bagian dari transformasi digital yang juga telah diterapkan di berbagai Polda lain. Ia menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat terkait mekanisme ETLE agar publik memahami prosesnya secara transparan.
“Sistem ini bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga upaya mencegah pungli dengan menghilangkan komunikasi langsung antara petugas dan pelanggar. Kami harap masyarakat bisa mengikuti perkembangan zaman dan mendukung sistem ini demi keselamatan bersama,” ujar Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy.
Sesuai jadwal, masa sosialisasi ETLE akan berlangsung sepanjang September 2025, dan penindakan resmi terhadap pelanggaran ETLE dijadwalkan mulai 1 Oktober 2025. (**)
