IKaeN.id, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H Zainal A Paliwang, SH., M.Hum., berharap pengalihan Participating Interest (PI) 10 persen kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Migas Kaltara Jaya dapat memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang saat menyaksikan bersama Walikota Tarakan dr. Khairul, M.Kes., penandatanganan perjanjian pengalihan PI 10 persen pada wilayah kerja Tarakan antara Direktur PT. Migas Kaltara Jaya Tarakan Onshore Darmawansyah, dan Direktur PT Medco E&P Tarakan Amri Siahaan, di Kantor Pusat PT Medco Energi Internasional, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (4/7/2025).
Turut menyaksikan momen bersejarah tersebut, Sekretaris SKK Migas, Luky Yusgiantoro, Inspektur Migas Kementerian ESDM, Asep Herman, Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja, Rikky Rahmat Firdaus, Deputi Keuangan dan Komersialisasi Kurnia Chairi, dan Dirut PT. Migas Kaltara Jaya, Poniti.
Gubernur Kaltara dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi semua pihak dalam mendukung peningkatan kapasitas daerah di sektor energi.
“Penandatanganan ini merupakan langkah penting untuk memperkuat peran daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Kami meyakini kolaborasi ini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara lewat peningkatan pendapatan daerah,’’ kata Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang.
“Bagi provinsi Kaltara, khususnya kota Tarakan sebagai salah satu daerah penghasil migas, kehadiran PI 10 persen ini menjadi sebuah tonggak penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” sambungnya.
Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan BUMD sebagai penerima PI harus mampu menunjukkan profesionalitasnya dalam mengelola hak PI ini secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.
“Tentunya dari hasil PI 10 persen ini, diharapkan mampu menghasilkan lapangan kerja, dukungan pada program-program pemberdayaan masyarakat, kemitraan dengan UMKM lokal, dan yang terpenting juga kontribusi nyata terhadap PAD,” ucapnya.
Menurut orang nomor satu di Kaltara tersebut, ia beserta masyarakat Kaltara memiliki harapan besar bahwa program ini dapat mewujudkan peningkatan ekonomi daerah yang kelak berdampak nyata terhadap pembangunan di provinsi ke-34.
Untuk itu, ia menegaskan komitmen ini direalisasikan melalui bentuk kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta dalam pengelolaan sumber daya migas, seperti yang ada di Tarakan.
“Ini merupakan amanat dari peraturan menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016, yang bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif pemda dalam industri hulu migas, meningkatkan kapasitas ekonomi daerah, serta memperkuat prinsip pemerataan hasil pembangunan nasional,” jelasnya.
Perlu diketahui, PI dalam migas, khususnya PI 10 persen adalah bagian kepemilikan dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu migas yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sementara, itu, Sekretaris SKK Migas, Luky A. Yusgiantoro menegaskan bahwa pengalihan PI 10% ini adalah bagian dari komitmen nasional untuk memperluas manfaat kegiatan usaha hulu migas bagi daerah penghasil, dengan tetap menjaga efisiensi dan akuntabilitas operasi.
“Ini merupakan wujud komitmen SKK Migas dalam mendorong partisipasi aktif daerah dalam industri hulu migas. Kami mengapresiasi langkah kolaboratif ini untuk mewujudkan tata kelola migas yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Inspektur Migas Kementerian ESDM, Asep Herman mengatakan, Kementerian ESDM mendukung penuh inisiatif yang mendorong tata kelola sektor migas yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan.
“Dengan pelibatan aktif daerah, kami berharap industri hulu migas dapat memberikan kontribusi yang lebih merata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.” terangnya.
Senada disampaikan Gubernur Zainal, Walikota Tarakan, Khairul dalam sambutannya menyambut baik kerja sama ini.
“Penandatanganan ini bermanfaat bagi seluruh pihak, terutama dalam hal pendapatan daerah. Begitu pula dengan peningkatan kompetensi dari BUMD Kaltara maupun Kota Tarakan,” ujarnya.
Direktur Medco E&P Tarakan, Amri Siahaan menyampaikan bahwa penandatanganan ini menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam mewujudkan tata kelola migas yang berkelanjutan dan inklusif.
“Kami menyambut baik kerja sama ini sebagai bagian dari komitmen Medco E&P dalam menjalankan ketentuan PSC, serta berkolaborasi untuk memperkuat kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal dan ketahanan energi nasional,” bebernya.
Turut hadir mendampingi Gubernur, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprov Kaltara, Dr. Taufik Hidayat, S.TP., M.Si., Plt. Kepala Badan Penghubung Kaltara, H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.AP., dan Kepala Bidang Geologi Dinas ESDM, Kaltara Trimulbar, S.T. (dkisp/adv)
