IKaeN.id, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda-Litbang) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan diruang Rapat Lantai 2 Kantor PUPR, Senin (8/9/2025).
Rakor dipimpin Kepala Bappeda-Litbang Kaltara, Bertius, S. Hut., melibatkan instansi pemerintah, dunia usaha, serta pemangku kepentingan terkait, bertujuan menyinergikan program pemerintah dan sektor swasta agar intervensi pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran.
Bertius menyampaikan bahwa Pemprov Kaltara belum memperoleh insentif fiskal dari Kementerian Keuangan karena belanja daerah dinilai belum berkualitas.
“Selama intervensi yang dilakukan belum benar-benar menyentuh kelompok miskin, maka hasilnya akan tetap dianggap kurang optimal,” kata Bertius.
Untuk itu, Bertius menekankan pentingnya pendekatan langsung dan intervensi yang harus menyasar masyarakat miskin dan berbasis “By Name By Address (BNBA). Menurutnya melalui penerapan itu maka program akan tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) diketuai Wagub Kaltara dan Kepala Bappeda sebagai sekretaris, tengah menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Ranpergub tersebut akan mengatur pemutakhiran data BNBA berikut analisis karakteristik masyarakat miskin, penyelarasan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dengan program pemerintah.
“Serta dilakukan pemberian insentif dan disinsentif untuk mendorong keterlibatan aktif dunia usaha,” ungkapnya.
“Rapat ini bukan sekadar koordinasi, tetapi komitmen bersama untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Utara melalui kolaborasi nyata. Dengan sinkronisasi penuh, kita optimistis kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan,” terang Bertius.
Dalam rakor ini juga membahas upaya pengentasan kemiskinan yang difokuskan pada penguatan ekonomi desa dan UMKM, penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan infrastruktur dasar, serta penerapan sistem data terpadu untuk monitoring dan evaluasi. (dkisp/AF)
