IKaeN.id, TARAKAN – Bersama dengan Kabupaten Bulungan dan Nunukan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA).2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Senin (26/5/2025) di Tarakan.
Pemkab Malinau kembali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD TA 2024. Dengan raihan itu, Pemkab Malinau sebelas kali berturut-turut dapat penilaian Opini WTP dari BPK RI.
Atas raihan WTP ke sebelas yang diterima langsung oleh Bupati Malinau, Wempi W. Mawa. S.E., M.H., itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau, Ping Ding menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.
“Apresiasi kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dengan baik, terutama kemanfaatan hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Ping Ding saat dihubungi via aplikasi pesan singkat.
Walaupun mendapat Opini WTP, Ketua DPRD Kabupaten Malinau berharap rekomendasi dan catatan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltara agar dapat ditindaklanjuti dan bisa diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya supaya tidak ada rekomendasi atau catatan lagi.
Selain rekomendasi dan catatan agar ditindaklanjuti, perempuan kelahiran Desa Data Dian, Kecamatan Kayan Hilir ini juga menyampaikan harapannya ke depan terkait dampak positif pengelolaan keuangan daerah yang untuk masyarakat.
“Karena pengelolaan keuangan kita sudah sebelas kali WTP, mungkin hal yang harus menjadi perhatian kita adalah nilai-nilai pembangunan di tengah-tengah masyarakat yang memang harus kita akui ada beberapa wilayah Kabupaten Malinau yang belum maksimal kita bangun untuk memberikan layanan dasar kepada masyarakat,” katanya.
Ini, lanjutnya, hal penting yang jadi perhatian bersama supaya dapat memprioritaskan hal-hal mana yang utama ditangani dan akan lanjut dengan program-program lainnya. Ia pun mencontohkan misalnya infrastruktur antara kecamatan dan desa yang menurut hematnya masih banyak yang belum dibangun.
“Kemudian kualitas pendidikan juga harus kita tingkatkan, demikian juga standar pelayanan minimum terhadap peningkatan sumber daya masyarakat di bidang kesehatan dan sektor pertanian juga,” tuturnya seraya menegaskan kalaupun sudah ada program unggulan di sektor pertanian yang dilaksanakan pemerintah, tapi harus diimbangi dengan peningkatan produksi masyarakat yang nyata dirasakan. (AF)
