IKaeN.id, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) optimis bisa menurunkan dan bahkan menghilangkan stunting di Bumi Benuanta dengan catatan harus ada pergerakan bersama baik pemerintah, swasta dan utamanya masyarakat.
“Kalau dibilang optimis, kita optimis ya. Karena dari tiga tahun terakhir ini kan mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 30, 22 dan sekarang 17 persen. Sehingga kan kalau kita berpikir angka 14 persen (target prevalensi nasional tahun 2024), berarti sisa 3 persen saja,” ujar Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Dr. Yansen TP, M.Si kepada awak media usai membuka acara Rembuk Stunting Provinsi Kaltara Tahun 2023 di Hotel Luminor, Tanjung Selor, Bulungan, Rabu (30/8/2023).
Wagub Kaltara Yansen TP yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kaltara ini menegaskan tak menunggu 2014, tahun ini pun target prevalensi nasional tahun 2024 sebesar 14 persen itu bisa tercapai bahkan bisa sampai zero jikalau ada pergerakan bersama.
“Saya pikir dalam tahun ini bisa kalau kita bicara tentang target, tapi kita semata tidak bicara itu. Yang kita utamakan sekarang bagaimana kualitas hidup masyarakat Kaltara betul-betul ada perbaikan. Itu yang paling utama,” tegasnya.
Makanya di dalam rembuk stunting, kata Wagub, dirinya menyampaikan bahwa yang ia khawatirkan bukan soal targetnya, tapi yang dikhawatirkan tidak ada gerakan yang dilakukan melalui tekad bersama.
“Kalau ada tekad dari semua kabupaten/kota, insya Allah saya punya keyakinan karena tidak ada masyarakat itu yang tidak mau baik. Itu intinya. Nah bangun pikiran itu bahwa mereka bisa menjadi masyarakat yang berkualitas dalam kesehatan dan lingkungannya,” ucapnya.
Maka dari itu, lanjutnya, bangun keyakinan masyarakat untuk mengubah perilaku. Sebab, Kaltara punya potensi sangat besar.
“Ya kalau soal asupan gizi, tinggal bagaimana mereka memahami mengelola potensi alam yang ada supaya menjadi konsumsi masyarakat. Itu yang paling utama. Jadi semua ada, tidak ada yang tidak ada di sini,” tuturnya.
Perilaku yang harus dibangun di masyarakat. Karena itulah Wagub menegaskan bahwa perbaikan instruksi kelembagaan jangan di tataran birokrasi semata, tapi harus turun ke bawah. Sebab penguatan dan pergerakan itu ada di bawah yang dapat mengubah.
“Bentuk pergerakannya yang pertama apa sebenarnya gambaran yang dikatakan gizi buruk itu. Yang paling utama di situ bukan soal makannya, tapi kesadarannya tentang bagaimana kualitas makanan itu dikelola. Jadi kesadaran itu yang dibangun,” jelas Bupati Malinau periode 2011-2021 ini.
Sekali lagi ia menyampaikan harapan agar disampaikan ke masyarakat bahwa sekarang penguatan di masyarakat itu yang paling utama. Bangun kesadaran itu dan ubahlah cara pandang. Sebab semua bisa diperbaiki, terutama soal stunting.
“Tolong sampaikan pesan kepada rakyat, pemerintah tidak bisa mengubah apa-apa kalau rakyat tidak menyambut. Karena perubahan dan perbaikan itu di rakyatnya, bukan pada institusi kelembagaan provinsi. Itu yang harus berubah. Kalau itu berubah, insya Allah bukan turun (stunting) yang kita bicarakan, tapi hilang kita bicarakan.” pungkasnya. (AF)
