IKaeN id, MALINAU – Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H., menyambut kedatangan Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin, di Desa Langap, Kecamatan Malinau Selatan, Sabtu (3/10/2026) dalam kunjungan kerja ke Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 921/Alang Impang.
“Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan di wilayah perbatasan,” ujar Bupati Malinau Wempi W Mawa usai mengantar kepulangan Menhan RI.
Bupati mengatakan, keberadaan batalyon TNI, khususnya Yonif TP di Kabupaten Malinau diharapkan tidak hanya berperan dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kehadiran Yonif TP di tempat ini bukan hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai alat pembangunan dan penggerak ekonomi. Ini yang harus kita bangun, bagaimana TNI dan rakyat menyatu, sehingga bangsa ini semakin kuat dan masyarakat semakin sejahtera,” katanya.
Bupati Wempi menambahkan, terdapat sejumlah sektor prioritas yang dapat dikolaborasikan antara TNI dan pemerintah daerah, terutama ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan, menjadi kebutuhan mendesak bagi Kabupaten Malinau. Infrastruktur tersebut penting untuk mendukung mobilisasi masyarakat, distribusi logistik, serta memperkuat pengawasan dan pelayanan di kawasan perbatasan.
Ia menjelaskan, keberadaan Pos Lintas Batas (PLB) dan personel TNI yang bertugas menjaga wilayah perbatasan perlu didukung akses transportasi yang memadai agar pelaksanaan tugas dan aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
“Prioritas utama adalah jalan. Untuk menjaga wilayah yang luas ini, kita perlu akses. Infrastruktur jalan sangat penting untuk mobilisasi manusia, logistik, dan mendukung aktivitas di kawasan perbatasan,” tegasnya.
Bupati juga menggambarkan luas wilayah Kabupaten Malinau yang mencapai sekitar 3,8 juta hektare. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan dukungan infrastruktur dan koordinasi lintas sektor agar pembangunan dapat menjangkau berbagai kawasan, termasuk wilayah perbatasan.
Ia berharap, melalui penguatan batalion dan kolaborasi yang terkoordinasi mulai dari tingkat pusat hingga satuan di daerah, berbagai kebutuhan pembangunan dapat ditangani secara lebih terpadu.
“Kami sangat menyambut baik dan sepakat untuk terus membangun kerja sama. Dengan koordinasi yang baik, kami meyakini percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dapat terwujud,” pungkasnya. (Diskominfo Malinau/AF).
