IKaeN.id, TANJUNG SELOR – Anggota Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., menggelar Dialog Daerah Inventarisasi Data dan Informasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
“Kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) dan Peraturan Daerah (Perda) di Kaltara,” ujar Marthin Billa di Tanjung Selor, Kaltara, Senin (16/11/2026).
Dialog Daerah, kata Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Kaltara ini, dilaksanakan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara dan dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kaltara, Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Timur serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Marthin Billa mengatakan, DPD RI lahir dari rahim reformasi sebagai penjaga otonomi dan representasi murni dari suara daerah. Oleh sebab itu, melalui BULD DPD RI senantiasa hadir mengambil peran terdepan dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sebagaimana ketentuan Pasal 249 ayat (1) huruf j UU MD3.
“Pelaksanaan tugas ini adalah wujud nyata fungsi DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah, memastikan bahwa setiap regulasi yang lahir benar-benar bernapas pada kebutuhan, kondisi dan dinamika riil masyarakat di daerah,” katanya.
Saat ini, kata Anggota DPD RI yang pernah menjabat sebagai Bupati Malinau selama dua periode tersebut, DPD RI telah genap berumur 22 tahun.
Di usia yang semakin matang tersebut, kata dia, eksistensi DPD RI tidak lagi sekadar menuntut kehadiran formal, melainkan menuntut karya nyata yang berdampak langsung bagi daerah.
Oleh karena itu, lanjutnya, inisiatif BULD pada hari ini adalah sebuah gebrakan untuk merombak paradigma pengawalan regulasi daerah.
“Ini adalah gebrakan monumental dari DPD RI untuk memastikan desentralisasi hukum tidak menjadi rimba regulasi yang menghambat, melainkan menjadi fondasi kokoh yang mengakselerasi kesejahteraan, kemandirian daerah dan kualitas pelayanan publik di seluruh pelosok Nusantara,” ungkapnya.
Marthin menegaskan, kehadiran BULD DPD RI pada prinsipnya membawa satu misi mulia: membantu daerah dalam rangka mewujudkan harmonisasi legislasi antara pusat dan daerah. Serta, tegas Marthin, kehadiran BULD di sini sama sekali tidak bermaksud untuk menambah panjang rantai birokrasi urusan regulasi daerah.
“Kami menyadari betul dinamika pembentukan Perda. Oleh karena itu, instrumen rekomendasi DPD RI menempatkan fungsi ini sebagai early warning system (sistem peringatan dini), tanpa menjadikan DPD RI sebagai bagian dari tahapan birokrasi formal penetapan Propemperda itu sendiri,” ujarnya.
BULD hadir, tegasnya lagi, bukan untuk merecoki atau membebani, melainkan untuk menjembatani dan memberikan penawar atas potensi tumpang tindih regulasi sebelum ia disahkan menjadi norma yang mengikat.
Menyadari bahwa harmoni regulasi tidak bisa dilakukan secara instan di ujung jalan, maka kata dia, perbaikan harus ditarik hingga ke hulunya.
“Kebutuhan penguatan regulasi saat ini tidak semata terletak pada mekanisme evaluasi di hilir, melainkan pada keterhubungan hasil pemantauan dengan proses perencanaan pembentukan Perda,” tuturnya.
Oleh karena itu, lanjutnya lagi, BULD yang didukung penuh oleh ujung tombak di daerah, yakni Kantor DPD RI di ibukota provinsi, saat ini secara proaktif bergerak memetakan Propemperda Tahun 2027.
Langkah inventarisasi data dan dokumen Propemperda Tahun 2027 dari hulu perencanaan ini, pihaknya pandang sebagai sebuah langkah yang sangat strategis.
“Melalui dukungan Kantor DPD RI di daerah, kami melakukan koordinasi, pengumpulan dokumen, dan pendalaman data agar BULD memiliki basis peta awal yang komprehensif mengenai Ranperda yang bersinggungan langsung dengan kepentingan daerah dan otonomi,” kata Marthin.
Kegiatan Dialog Daerah bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dan para pemangku kepentingan ini diharapkan jadi momentum emas mengonfirmasi status Propemperda, mengidentifikasi isu-isu strategis, dan merajut benang merah atas persoalan hukum di daerah.
“Saya berharap forum ini menjadi wadah untuk saling mengonfirmasi status Propemperda, mengidentifikasi isu-isu strategis, dan merajut benang merah atas persoalan hukum di daerah,” pungkasnya. (AF)





