IKaeN.id, TANJUNG SELOR – Kegiatan penganugerahan dan evaluasi kinerja pembangunan tahun anggaran 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan selain memberikan penilaian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara aktif mengampanyekan 15 program prioritas. Juga sebagai bentuk evaluasi beberapa program prioritas daerah yang telah dijalankan maupun yang akan berjalan.
Bupati Bulungan, Syarwani.,S.Pd.,M.Si dalam kesempatan tersebut mengatakan, ada sejumlah evaluasi terhadap kegiatan yang harus ada penambahan waktu penyelesaian dengan berbagai kendala yang dihadapi.
Namun sebagian besar kegiatan terutama 10 program prioritas daerah dapat terealisasi di atas 80 persen baik secara fisik maupun keuangan.
“Kegiatan ini menjadi evaluasi terhadap kinerja tahun 2023 dan menjadi awal bagaimana kegiatan 2024 berjalan sesuai yang kita harapkan,” ungkapnya, Senin (19/2/2024).
Dalam kesempatan tersebut, bupati juga mengucapkan terima kasih atas semangat para perangkat daerah dalam melaksanakan 10 program prioritas daerah tahun 2023. Dengan rata-rata penyelesaian kegiatan di atas 80 persen baik secara fisik maupun keuangan.
“Capaian tersebut bukan kerja bupati maupun wakil bupati, namun kerja kita bersama. Terutama OPD yang melaksanakannya, yang belum maksimal kita dorong agar bisa lebih maksimal, sesuai pengalaman tahun 2023,” jelasnya.
Bupati juga mengingatkan dampak makro ekonomi yang timbul akibat dampak dari belum maksimalnya panen di wilayah penghasil beras. Yang berakibat naiknya harga beras di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Bulungan.
“Perlu adanya langkah kongkret dilakukan harga beras cenderung mengalami kenaikan. Akibat belum maksimalnya panen yang dilaksanakan daerah penghasil beras, tentu akan berdampak pada kita,” pesanya.
Sehingga dirinya meminta kegiatan yang bersifat Penunjukan Langsung (PL) termasuk kegiatan padat karya dapat segera dilaksanakan. Terutama yang melibatkan masyarakat secara langsung yang tentunya berdampak pada pendapatan masyarakat.
“Kegiatan PL bisa dieksekusi secara langsung, termasuk kegiatan padat karya yang melibatkan masyarakat,” tegasnya.
Bupati juga menekankan terkait evaluasi 15 program prioritas yang dijalankan oleh seluruh perangkat daerah.
“Kita punya 15 program prioritas, nanti bisa di evaluasi masing-masing, saya tidak mungkin mengajarkan itik berenang,” urainya.
Menurutnya, 15 program prioritas daerah menjadi panduan hukum, sehingga wajib dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah. Bagian mana yang sudah dilaksanakan bagaimana evaluasinya termasuk bagian mana yang belum ada progres.
“Bagian mana yang capaiannya bagus, apakah ada perubahan harus terus dievaluasi. Sebagai langkah percepatan capaian visi misi daerah, berdaulat pangan maju dan sejahtera,” terangnya.
Termasuk keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) secara legal formal memang sudah diakui oleh pemerintah pusat. Namun evaluasi harus dilakukan secara internal, termasuk upaya inovasi harus dilakukan.
Bupati berharap kegiatan MPP bukan hanya satu pintu secara fisik dengan banyak tenant layanan. Namun bagaimana secara sistem dapat terkoneksi secara maksimal yang perlu terus di evaluasi.
“Memastikan MPP kita bukan hanya satu pintu secara fisik. Namun secara sistem terkoneksi secara maksimal ini yang perlu kita evaluasi,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, bupati menekankan secara khusus pada Dinas Pertanian berkaitan dengan visi misi daerah. Mewujudkan Kabupaten Bulungan berdaulat pangan maju dan sejahtera.
“Kita ingin stressing (penekanan) secara khusus Dinas Pertanian berkaitan dengan visi kita. Terutama implementasi program prioritas dalam visi tersebut. Bagaimana dengan Mandau tani, satu desa satu produk. Jaminan mutu hasil pertanian, kita harus evaluasi bersama-sama,” katanya.
Menurutnya, intervensi APBD selama ini juga telah dilakukan. Termasuk pengalokasian jalan usaha tani bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan harapan ketika akses ke lahan pertanian lancar dapat meningkatkan produksi pertanian.
“Saya berharap perangkat daerah pengampuh (pengemban tanggung jawab) 15 program prioritas ini, khususnya dengan isu pangan ini harus benar-benar bisa maksimal,” ulasnya.
Menurutnya, sejak dirinya dilantik bersama Wakil Bupati Ingkong Ala, pada Februari 2021 hingga saat ini apakah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun, berjalan baik atau justru sebaliknya.
“Bagaimana progresnya. Karena kita intervensi kegiatan tersebut melalui APBD kita tiap tahunya,” katanya.
Jangan sampai ada anomali (penyimpangan), secara postur APBD tiap tahun meningkat namun tidak mencerminkan 15 program prioritas.
“Artinya desain perencanaan APBD dalam mengeksekusi keliru tidak inline dengan 15 program prioritas. Saya mengingatkan kita semua, memastikan kegiatan harus inline dengan 15 program prioritas daerah yang sudah kita Perdakan bersama,” tegasnya. (*/AF)
