IKaeN.id, TANJUNG SELOR – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat komitmen membangun budaya anti gratifikasi melalui Workshop bertajuk “Perempuan Berintegritas, Dharma Wanita Berdaya, Bersama Kita Cegah Gratifikasi” yang digelar di Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (7/8/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya DWP Kaltara mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berintegritas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Ketua DWP Kaltara, Hj. Sipta Meylina Denny Harianto, S.Psi., M.M., menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, unit DWP dan narasumber penyuluh anti korupsi yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Sipta menegaskan bahwa integritas harus dibangun dari lingkungan keluarga. Menurutnya, istri maupun suami yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting untuk saling mengingatkan agar tetap menjaga kejujuran dan menjauhi praktik yang dapat mencederai integritas.
“Suami dan istri yang berprofesi sebagai ASN harus saling menguatkan dan saling mengingatkan agar selalu berada di jalan yang benar,” kata Sipta.
Ia juga mengingatkan anggota DWP agar lebih bijak dalam menyikapi berbagai bentuk pemberian atau ucapan terima kasih yang berpotensi menjadi gratifikasi.
Menurutnya, hal-hal yang terlihat sederhana dapat menjadi awal terjadinya penyimpangan apabila tidak disikapi dengan benar.
Melalui workshop ini, Sipta berharap seluruh anggota DWP semakin memahami bentuk-bentuk gratifikasi, berani menolak pemberian yang menimbulkan konflik kepentingan, serta menjadi agen perubahan yang menanamkan nilai hidup sederhana, jujur dan berintegritas di lingkungan keluarga maupun organisasi.
“Keluarga yang berintegritas akan melahirkan ASN yang berintegritas. Dari sana akan lahir pelayanan publik yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Sipta mengajak seluruh anggota DWP Kaltara menjadikan semangat antigratifikasi sebagai gerakan bersama demi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Bumi Benuanta. (dkisp/adv)
