IKaeN.id, TANJUNG SELOR – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta kepala daerah dari 24 provinsi se-Indonesia.
Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Bulungan, Haerumuddin merupakan salah satu kepala daerah yang turut hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta pada Rabu (20/11/2024) itu.
Persoalan kesiapan Bulungan untuk melaksanakan dan menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 menjadi hal yang utama disampaikan Haerumudin pada pertemuan tersebut.
Selain itu, Haerumuddin juga memastikan soal netralitas penyelenggara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam raker dan RDP tersebut.
“Saya secara terus menerus selalu mengingatkan kepada seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada di Bulungan,” ujar Haerumuddin.
Dalam hal ini, pria yang juga menjabat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Utara (Kaltara) ini juga mengatakan bahwa dirinya sudah mengingatkan seluruh ASN agar tidak terlibat dalam politik praktis.
Pilkada Serentak tahun 2024 ini menjadi tantangan baru yang bukan hanya dari aparat keamanan, tapi juga menjadi pengalaman baru bagi penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), termasuk tantangan bagi pemerintah dan pemerintah daerah.
“Pastinya, persiapan Pilkada di Bulungan, penggunaan anggaran, penyelesaian masalah logistik, tindakan pengamanan hingga strategi peningkatan partisipasi pemilih sudah dilakukan,” katanya.
Untuk diketahui, tujuan dari diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada Serentak tahun 2024 salah satunya untuk sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah.
Dalam hal ini, diharapkan dapat terjadi pararel pemerintahan di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. (**/adv)
