IKaeN.id, JAKARTA – Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si., menegaskan komitmen membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berintegritas. Itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (Pemda) Wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (16/7/2025).
Dalam Rakor yang dihadiri seluruh kepala daerah dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Kaltara itu, Bupati Bulungan, Syarwani menekankan pentingnya kolaborasi erat antar eksekutif dan legislatif di daerah guna membangun tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.
Untuk itu, Syarwani menyampaikan terima kasih kepada KPK yang terus memberikan arahan melalui fungsi supervisi dan penjagaan. “Ini sangat penting agar tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di daerah bisa berjalan optimal,” kata Bupati Bulungan, Syarwani di hadapan jajaran KPK dalam Rakor yang dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo ini.
Syarwani juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga untuk mencegah tindak pidana korupsi sejak tahap perencanaan. Dia menilai, pendampingan KPK terhadap pemda adalah bentuk nyata kemitraan strategis dalam menjaga jalannya pemerintahan tetap pada koridor hukum.
“Pemda Bulungan bersama DPRD berkomitmen membangun sinergi dan kolaborasi dalam penguatan tata kelola pemerintahan, agar seluruh program pembangunan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan terbebas dari praktik yang merugikan negara,” tegasnya. (AF)
