IKaeN.id, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan ditetapkan sebagai pemerintah daerah terbaik I dengan Penerapan Ecological Fiscal Transfer (EFT) 2025 dan menerima penghargaan utama dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE).
Adapun penghargaan yang diterima dalam Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI Tahun 2025 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025) tersebut didapatkan karena adanya program Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE) Bulungan Hijau yang digulirkan oleh Pemkab Bulungan di bawah kepemimpinan Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si.
“Alhamdulillah, melalui program TAKE Bulungan Hijau, Kabupaten Bulungan berhasil meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah terbaik 1 penerapan EFT 2025 dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis yang diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Arya Bima,” ungkap Bupati Bulungan, Syarwani, usai menerima langsung penghargaan.
Menurutnya, penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas dedikasi dan komitmen Pemkab Bulungan dalam mengembangkan program TAKE yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat khususnya di 74 desa se-Kabupaten Bulungan.
Ditambahkan bupati, penghargaan ini menandai keberhasilan Kabupaten Bulungan dalam mengintegrasikan aspek ekologis dalam pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat komitmen dalam pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, juga buah dari kolaborasi baik antara masyarakat dan pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya memperluas dan mengintegrasikan skema pendanaan ekologis agar lebih berdampak langsung ke masyarakat.
Pada tahun 2025, Pemkab Bulungan mengalokasikan Rp 7 miliar untuk program TAKE Bulungan Hijau, meningkat dari alokasi tahun sebelumnya sebesar Rp 5 miliar. Dana tersebut akan dikompetisikan bagi desa-desa yang memiliki inisiatif pembangunan berbasis ekologi, mulai dari wilayah Sungai Kayan hingga pesisir Tanjung Palas Tengah dan Sekatak.
Bupati juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif desa dalam menyusun program inovatif yang sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal. Untuk itu, ia mengharapkan desa yang belum memanfaatkan peluang kompetisi TAKE secara maksimal agar memaksimalkan program tersebut dan mengajak semua pihak untuk memperkuat kolaborasi.
“Melalui TAKE, kita dorong satu desa satu produk unggulan yang tidak hanya berorientasi pasar lokal, tapi mampu menembus pasar nasional,” lanjutnya, sembari menyebut keberhasilan desa-desa di Pejalin dan Antutan dalam mengembangkan produk olahan cokelat.
Sementara itu, Hana A. Satriyo, Country Representative The Asia Foundation, mengapresiasi dukungan kepala daerah dan mitra masyarakat sipil dalam upaya menjaga lingkungan yang kini menghadapi tantangan serius. Ia berharap forum ini dapat menjadi wadah kolaborasi lintas stakholder untuk mencari solusi strategis demi lingkungan yang berkualitas.
Dalam konferensi tersebut juga digelar diskusi publik bertema “Menapak Paradigma Baru: Inovasi dan Integritas untuk Pendanaan Hijau yang Transformatif” dan dihadiri sejumlah kepala daerah serta pejabat tinggi pemerintah, termasuk Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriono, dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. (adv/AF)
