IKaeN.id, BALI – Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si., menjadi salah satu pembicara dalam forum nasional bertema “Hutan untuk Iklim: Inisiatif Daerah dan Partisipasi Pemerintah”, Senin (25/8/2025).
Forum nasional yang merupakan rangkaian Pekan Iklim Bali ini mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, komunitas adat, hingga praktisi internasional untuk membahas peran penting hutan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Dalam paparannya, Syarwani menegaskan bahwa isu iklim tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal. Menurutnya, inisiatif di tingkat daerah justru menjadi fondasi utama dalam menjaga hutan sekaligus menggerakkan masyarakat agar turut serta dalam upaya konservasi.
“Hutan bukan hanya soal karbon dan iklim global, tetapi juga soal identitas, pangan, dan masa depan masyarakat lokal. Karena itu, Bulungan memilih membangun paradigma pembangunan yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Syarwani.
Ia menggarisbawahi peran masyarakat hukum adat dalam menjaga hutan, seperti Punan Batu Benau, yang mengelola lebih dari 4.000 hektare kawasan hutan dan bahkan meraih penghargaan Kalpataru 2023. Pengakuan formal melalui surat keputusan (SK) Bupati, katanya, bukan hanya soal legalitas, tetapi juga penghormatan pada kearifan lokal yang terbukti menjaga ekosistem.
“Pengelolaan hutan berkelanjutan hanya bisa berhasil bila melibatkan masyarakat adat. Mereka bukan objek, tetapi subjek penting dalam upaya mitigasi dan adaptasi iklim,” tegasnya.
Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024–2029, sebut Syarwani yang saat ini menjabat untuk periode kedua sebagai Bupati Bulungan, Kabupaten Bulungan menetapkan visi “Berdaulat melalui Pembangunan Hijau Berkelanjutan”.
Salah satu inovasi yang dipaparkan dalam forum tersebut adalah Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), di mana 74 desa menerima alokasi khusus untuk program lingkungan.
Tahun 2025, alokasi Rp7 miliar difokuskan pada kompetisi desa berbasis ekologi, mulai dari pengelolaan sampah plastik hingga inisiatif ekonomi sirkular. “Kebijakan ini mendorong desa untuk berinovasi, sekaligus membangun kesadaran bahwa keberlanjutan adalah bagian dari kesejahteraan,” katanya.
Bulungan, lanjutnya, juga mendorong program One Village One Product (OVOP), dengan potensi unggulan berbasis hasil hutan, pertanian, dan hortikultura. Produk seperti cokelat dari Desa Pejalin dan Antutan kini sudah dipasarkan dalam bentuk kemasan, bahkan ditargetkan masuk gerai Sarinah Jakarta pada 2025.
Di kesempatan itu, Syarwani juga menyoroti program IAD Lanskap Kayan yang mencakup 600 ribu hektare lahan di 18 desa dan 4 kecamatan. Program ini membuka akses masyarakat pada kawasan hutan dengan prinsip tanggung jawab ekologis dan manfaat ekonomi.
“Dengan pendekatan lanskap, kita bisa memastikan masyarakat mendapat manfaat ekonomi tanpa harus merusak hutan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan besar pembangunan hijau,” jelasnya.
Paparan bupati juga menyinggung pentingnya kolaborasi dengan lembaga internasional, dunia usaha, dan akademisi. Ia mencontohkan inovasi pengolahan sampah plastik menjadi batako serta kerja sama dengan BUMD dalam pembiayaan hijau melalui program Kredit Mesra bagi UMKM dan desa.
Mengakhiri sesinya, Syarwan menegaskan komitmen Bulungan untuk menjadikan pembangunan hijau sebagai jalan utama menuju masa depan.
“Kami ingin membuktikan bahwa dari daerah, dari masyarakat adat, dari desa-desa bisa lahir solusi global untuk iklim. Bulungan akan terus menjaga hutan, memperkuat partisipasi masyarakat, dan memastikan pembangunan tetap berpihak pada keberlanjutan,” pungkasnya. (DKIP/adv)
