IKaeN.id, MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya bagi para petani dan pelaku usaha di daerah.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan edukasi keuangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang digelar di Ruang Tebengang, Kantor Bupati Malinau, Jumat (12/6/2026) lalu.
Bupati Malinau, Wempi W Mawa, S.E., M.H., saat membuka kegiatan tersebut menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap layanan jasa keuangan agar tidak mudah terjebak dalam praktik pinjaman online ilegal maupun investasi bodong.
“Banyak masyarakat memilih pinjaman online karena dianggap cepat dan mudah. Padahal, jika masyarakat mendapatkan informasi yang benar serta akses pembiayaan yang aman dan terlindungi, mereka tentu akan lebih bijak dalam memanfaatkan layanan keuangan formal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kabupaten Malinau memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun masih menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan akses infrastruktur dan persoalan status lahan yang berdampak pada akses masyarakat terhadap pembiayaan formal.
Menurutnya, tidak sedikit masyarakat yang belum memiliki dokumen legalitas atas lahan yang dikelola, sehingga kesulitan memenuhi persyaratan ketika mengajukan kredit ke lembaga keuangan.
“Kemudahan akses pembiayaan sangat dibutuhkan masyarakat, terutama petani. Namun di sisi lain, masyarakat juga harus dibekali kemampuan mengelola keuangan agar pinjaman yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut Bupati juga memaparkan lima program prioritas Pemkab Malinau, yakni Program Wajib Belajar Malinau Maju, Desa Sarjana, Milenial Mandiri, Smart Government melalui portal satu data, serta Program PESAT Pertanian Sehat sebagai upaya menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Misran Pasaribu, mengatakan kegiatan GENCARKAN bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan keuangan secara tepat.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2025, indeks literasi keuangan nasional mencapai 66,46 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen.
“Artinya, masyarakat yang sudah menggunakan produk jasa keuangan jumlahnya lebih banyak dibanding yang benar-benar memahami manfaat dan risikonya. Ini yang menjadi perhatian kita bersama,” jelas Misran.
Khusus pada sektor petani, peternak, pekebun, dan nelayan, tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 57,97 persen, sementara inklusi keuangannya mencapai 62,26 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya masyarakat yang telah menggunakan layanan keuangan, tetapi belum memahami secara utuh risiko dan manfaatnya.
“Melalui kegiatan ini kami ingin masyarakat, khususnya petani, semakin cerdas dalam mengelola keuangan, mampu memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga, menyusun perencanaan keuangan, serta terhindar dari investasi ilegal, judi online, maupun pinjaman online ilegal,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kabupaten Malinau memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan sehingga perlu didukung melalui peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan masyarakat.
“Kami berharap para petani semakin percaya diri mengakses layanan keuangan formal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” katanya.
Melalui pelaksanaan GENCARKAN, Pemerintah Kabupaten Malinau dan OJK berharap literasi serta inklusi keuangan masyarakat terus meningkat, sehingga mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan mendukung terwujudnya Kabupaten Malinau yang mandiri, maju, dan sejahtera. (adv)
