IKaeN.id, TANJUNG SELOR – Akses jalan darat yang menjadi urat nadi masyarakat Apau Kayan perlu perhatian khusus pemerintah pusat. Sebab, selain untuk penunjang peningkatan ekonomi, juga merupakan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di perbatasan.
Untuk itu, Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E, M.H, menegaskan bahwa pihaknya terus berjuang agar pemerintah pusat memperhatikan masyarakat perbatasan Kabupaten Malinau yang ada di Apau Kayan tersebut.
“Kalau bicara tentang akses jalan yang ada di Apau Kayan, kita tidak pernah berhenti untuk menyuarakan mohon dukungan dari pemerintah pusat. Karena memang jalan itu sangat menentukan bagi akses mobilisasi barang maupun orang,” kata Bupati Malinau, Wempi W. Mawa saat diwawancarai dalam sebuah acara di Tanjung Selor, Kamis (6/3/2025).
Apalagi di sana, sebutnya, ada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang selama ini telah diresmikan oleh Presiden RI ke-7, Joko Widodo, saat masih menjabat tahun lalu.
Wempi mengaku, usai dilantik Presiden RI Prabowo Subianto beberapa waktu menjadi Bupati Malinau untuk periode kedua dan saat mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, dia sudah menyampaikan langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan, termasuk Apau Kayan.
Wempi juga menyampaikan hal itu kepada Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) serta Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang ada dalam kegiatan retreat agar sama-sama menuntaskan persoalan-persoalan infrastruktur yang ada di daerah pedalaman dan perbatasan.
Sebab, kebersamaan dalam membuka keterisolasian wilayah sangat penting. Apalagi akses jalan Apau Kayan tersebut menghubungkan dua provinsi , yaitu Kaltara dan Kaltim. Juga merupakan wilayah perbatasan dengan negara tetangga, Malaysia, maka harus melibatkan pemerintah pusat.
“Dan saya pikir tidak hanya persoalan Malinau, tapi seluruh wilayah yang ada di garis-garis perbatasan. Karena kita tahu bahwa wajah Indonesia itu kan terlihat dari perbatasan juga. Itu cerminan kita juga pada bangsa lain,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Wempi percaya komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, akan meneruskan apa yang memang belum tuntas karena faktor-faktor perlu waktu menyelesaikannya.
Saat ditanya apakah akan ada pertemuan khusus dan duduk bersama membahas pembangunan akses jalan perbatasan bersama semua pihak terkait, khususnya antara Gubernur Kaltara dan Kaltim, serta pihak Pemerintah Kabupaten Mahakam Hulu (Mahulu) yang kabupatennya berbatasan dengan Apau Kayan, Kabupaten Malinau, Wempi mengatakan pihaknya akan menunggu hasil pemilu ulang Bupati dan Wakil Bupati Mahulu.
“Yang pertama kan kita menunggu juga proses kepala daerah yang ada di Mahulu, karena kita tahu hasil keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) kemarin bahwa dilakukan pemilu ulang di Mahulu,” ungkapnya.
Ditegaskan Bupati Malinau dua periode dan pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Malinau ini, pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan ini harus menjadi komitmen bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, termasuk kabupaten/kota.
“Saya yakin karena dulu pada periode yang lalu saya juga bicara dengan Pak Bupati Mahulu, artinya bagaimana kami bersama-sama mendorong percepatan itu, karena memang sekali lagi, persoalan jalur ini kan memang membutuhkan duduk bersama dari semua pihak. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” tuturnya.
“Karena masyarakat yang ada di sana kan pasti berhubungan dengan dua masyarakat kabupaten/kota dan bahkan melintas dari antarnegara. Nah oleh sebab itu sekali lagi, hubungan ini harus dilakukan bersama-sama, oleh semua pihak,” tambahnya.
Bupati Malinau ketiga kelahiran 8 Juli 1973 ini meyakini bahwa saatnya nanti semua persoalan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan akan selesai. “Mudah-mudahan di periode kedua ini dengan semangat pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan dinas terkait teknis bisa terselesaikan,” ucapnya. (AF)
