IKaeN.id, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kalinya dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kaltara Tahun 2024.
Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Pemprov Kaltara dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Tahun 2025, di Ruang Sidang Lemlai Suri DPRD Provinsi Kaltara, Senin (2/6/2025).
LHP BPK RI diserahkan Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Novy Gregory Antonius Pelenkahu, MBA., Ak., CA., CFrA., CSFA, CPA, CIAE., kepada Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum didampingi Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, SE, M. Si., bersama Ketua DPRD Provinsi Kaltara, H. Achmad Djufrie, SE., M.M.
Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
“Laporan ini cermin transparansi dan akuntabilitas kita bersama. Ini adalah cermin bagaimana setiap rupiah anggaran dikelola untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang.
Ia mengungkapkan, melalui penyerahan laporan ini menjadi upaya dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dia juga mengapresiasi BPK RI atas kerja keras dan profesionalismenya dalam melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap LKPD 2024. Tak hanya menerima hasil, dirinya menegaskan komitmen penuh Pemprov Kaltara untuk segera menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK.
“Temuan BPK menjadi masukan berharga bagi kami untuk terus berbenah. Kami siap menindaklanjuti dengan langkah – langkah konkret agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik,” jelasnya.
Kemudian, Gubernur menerangkan bahwa opini yang diperoleh bukanlah tujuan akhir semata, melainkan motivasi untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, meningkatkan kapasitas SDM, dan membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
“Sinergi kuat, niat baik, Kaltara maju, rakyat pun senang, seraya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung pembangunan daerah yang transparan dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
Turut hadir di antaranya, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kaltara, Dwi Sabardiana, S.E., M.A., CFrA., CSFA, ERMCP, Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara, pimpinan instansi vertikal Kaltara, Forkopimda serta perwakilan organisasi kemasyarakatan, dan tamu undangan. (dkisp/adv)
